DPRD Kota Bogor Akan Terbitkan Perda Santunan Kematian Bagi Masyarakat

DPRD Kota Bogor Akan Terbitkan Perda Santunan Kematian Bagi Masyarakat

KOTA BOGOR - DPRD Kota Bogor akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat.   Saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kota Bogor itu  masih dibahas ditingkat Panitia Khusus (Pansus) pembahas Raperda tersebut.  

Raperda ini  sangat penting guna  memperkuat pelayanan dibidang sosial dengan meringankan beban bagi masyarakat miskin  yang keluarganya meninggal dunia.
Diterbitkannya Perda ini dimaksudkan untuk menjadi landasan dan pedoman aturan bagi pemerintah daerah dalam pemberian uang santunan kematian kepada masyarakat yang miskin dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat  ini, terdiri dari 9 Bab dan 16 Pasal. Penyelenggaraan pemberian santunan kematian sebagaimana tertuang pada Bab II Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan prinsip penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, yaitu perlakuan adil, cepat dan sederhana, transparansi dan akuntabilitas, Non diskriminatif dan keputusan berbasis data.

Sedangkan penerima santunan kematian sebagaimana tertuang pada Bab III pasal 4 menyebutkan bahwa  masyarakat miskin atau kurang mampu sebagai ahli waris yang ditinggalkan oleh keluarganya yang  meninggal dunia berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang sama, ahli waris berhak memperoleh santunan kematian.

Sedangkan Pasal 5, mengatur terkait pengecualian yaitu santunan kematian tidak diberikan kepada ahli waris dari warga yang meninggal dunia akibat;  bunuh diri, hukuman mati karena keputusan pengadilan, meninggal dunia dalam melakukan tindak kejahatan, penggunaan psikotropika, narkotika, obat-obatan terlarang dan minuman keras.

Selain itu, tidak mendapat santunan kematian bagi yang meninggal dunia akibat huru hara, demonstrasi dan mogok makan serta meninggal dunia akibat setiap kegiatan olah raga atau hoby yang membahayakan jiwa.

Adapun jenis santuan kematian sebagaimana diatur pada Bab IV Pasal 7 menyebutkan bahwa jenis santunan kematian terdiri dari uang duka dan biaya pemakaman.   Santunan kematian tersebut diberikan sekaligus dalam bentuk uang tunai secara langsung kepada penerima santunan kematian yang memenuhi kriteria dan syarat menurut Peraturan Daerah (Perda) ini.

Adapun besaran uang santunan kematian ini sebagaimana diatur pada pasal 9 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Raperda ini juga mengatur terkait mekanisme pemberian santunan sebagaimana tertuang pada Bab VI pasal 11. Mekanisme pemberian santunan kematian seluruhnya dilakukan oleh Dinas. Pasal ini juga mengatur mekanisme tersebut melalui dua tahap yakni persiapan dan pelaksanaan.

Tahap persiapan  meliputi pandataan yakni kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan memadai, baik dalam bentuk surat fisik tertulis maupun surat elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai warga masyarakat yang meninggal dunia beserta ahli warisnya.

Sementara itu, Bab VII mengatur terkait Kewajiban Pemerintah Daerah, seperti Pasal 12 mengatur tentang Pemerintah Daerah memberikan santunan kematian kepada keluarga masyarakat miskin/kurang mampu yang meninggal dunia sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan Pasal 13 mengatur terkait pembiayaan dan santunan kematian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Bab VIII Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur terkait Ketentuan Pidana.

Ketentuan Pidana Raperda ini tertuang pada Pasal 14 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dokumen, data atau informasi dalam bentuk apapun untuk memperoleh santunan kematian secara tidak sah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta rupiah.

Sementara itu, Panitia Khusus Pembahan Raperda tentang Santunan Kematian,  saat ini tengah menggali masukan-masukan dari masyarakat  dan selanjutnya dibahas guna mematangkan Raperda ini.

Seperti diungkapkan Ketua Pansus pembahas Raperda Santunan Kematian DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, S.SI., M.Si. Bahwa masukan-masukan dari masyarakat pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan di DPRD Kota Bogor beberapa waktu lalu diakomodasi untuk dibahas lebih lanjut.

“Masukan yang baik akan kami akomodir untuk kami bahas. Karena terbukti banyak yang terlewat oleh kami sebelumnya, ” kata Anna Mariam Fadillah, seraya ia menyebutkan  bahwa poin-poin dalam Raperda tentang santuan Kematian ini masih terus dibahas sebelum nantinya ditetapkan menjadi Perda.

Komposisi Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.342-4 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua:   Anna Mariam Fadhilah, S.Si., M.Si.
Wakil Ketua:   H.Akhmad Saeful Bakhri, SH.
Anggota  : 
1. Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P., M.E.I
2. Said Mohamad Mohan
3. Ade Askiah, SH.
4. Atty Somadikarya
5. Ence Setiawan
6. Heri Cahyono, S.Hut., MM.
7. H. Murtadlo, S.Pd.I., M.Si.
8. H. Mulyadi, SH.
9. Eny Indari, SH.
10. Gilang Gugum Gumilar
11. Devie Prihartini Sultani, SE.
12. Achmad Rifky Alaydrus, SH
13. Sendhy Pratama, SH., MH.

(***)
    

KOTA BOGOR DPRD JABAR JAWA BARAT
Update

Update

Previous Article

DPRD Kota Bogor Tetapkan Raperda Menjadi...

Next Article

Sinergi BJB dengan LTMNU Bogor

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Andy

Andy

Postingan Bulan ini: 239

Postingan Tahun ini: 308

Registered: Nov 20, 2020

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 237

Postingan Tahun ini: 2575

Registered: Jul 9, 2020

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 236

Postingan Tahun ini: 1519

Registered: Sep 25, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 193

Postingan Tahun ini: 1027

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Joni Hermanto

Kabupaten Tana Toraja Masuk Daftar PPKM Level 4, Kapolres: Penyekatan di Perbatasan Mulai  Hari Senin
Besok Sidang MK  Dan Jika Terjadi Kembali Pelanggaran PSU Jilid II, Apakah PSU Kembali Atau Salah Satu Paslon Di Diskualifikasi Oleh MK ?
Warga Nagori Mancuk Ditemukan Tewas di Areal PTPN IV Kebun Dosin, Dugaan Akibat Gigitan Ular Berbisa
Bravo...Polres Labuhanbatu Grebek Judi 12 Mesin Jackpot Di Sekitar Lingkungan Rumah Cawabup Labuhanbatu

Follow Us

Recommended Posts

Dedy Permadi: Kominfo Menindaklanjuti Dugaan Kebocoran Data Pribadi BRI Life
KKP Berhasil Ringkus Kapal Pencuri Ikan Asal Malaysia
23 Perguruan Tinggi Kolaborasi Melakukan Riset Kebencanaan Wilayah Bali
Pratama Persadha: Data BRI Life Diretas dan Dijual di Internet
Aggota DPR RI Irine Yusiana Roba: Otoritas Independen Syarat Mutlak Lindungi Data Pribadi Warga