Pastikan Aplikasi Solid dan Sahabat Berjalan Lancar, Komisi IV Sidak Kelurahan dan Kecamatan

    Pastikan Aplikasi Solid dan Sahabat Berjalan Lancar, Komisi IV Sidak Kelurahan dan Kecamatan

    KOTA BOGOR - Kehadiran aplikasi bantuan sosial terpadu (Solid) yang  diluncurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor tahun ini, menjadi sorotan bagi Komisi IV DPRD Kota Bogor. Sebab, aplikasi ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dalam hal bantuan sosial.

    Untuk memastikan aplikasi solid berjalan lancar dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan sidak ke sejumlah kantor kelurahan dan kecamatan. Sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Said Muhamad Mohan dan diikuti sejumlah anggota komisi IV DPRD Kota Bogor ini menemukan fakta bahwa aplikasi Solid belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan petugas di kelurahan.

    "Hasil monitoring tadi, masyarakat masih belum tahu, belum mengerti. Sedangkan dari kelurahan masih belum cakap dan menguasai aplikasi ini. Rencananya kami akan melakukan sidak lagi di satu atau dua kelurahan, untuk selanjutnya kita koordinasi intens dengan dinsos, " ujar Mohan.

    Aplikasi yang membantu warga untuk mendapatkan bantuan Pemerintah juga dihadirkan oleh bagian Kesra pada Setda Kota Bogor dengan nama Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu (SAHABAT). Berdasarkan inspeksi langsung, Mohan pun mengungkapkan bahwa banyak pengajuan bansos yang ditolak tetapi tidak diinformasikan kepada masyarakat yang mengajukan.

    "Masalah utamanya adalah usulan luncuran yang belum selesai di 2020 namun ditolak di 2021 karena administrasi. Namun, perubahan administrasi tersebut tidak terinformasi ke pengusul. Paling tidak ke operator kelurahan terinformasi juga, sehingga seharusnya bisa diperbaiki dan diusulkan lagi, " katanya.

    Senada dengan Mohan, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mendorong agar Pemerintah mempermudah urusan sosial masyarakat. “Keberadaan aplikasi SOLID dan SAHABAT itu harusnya mempermudah masyarakat. Bukan mempersulit. Dan harus disosialisaikan massif. Ketidakmampuan membayar BPJS, masalah rumah rusak dan tidak layak huni, serta tidak berpenghasilan itu riil. Makanya butuh bantuan Pemerintah. Dan aplikasi harus mempermudah kehadiran Negara dalam masalah sosial ini”, tegas Atang.

    DPRD JABAR KOTA BOGOR
    Suferi B Hasan

    Suferi B Hasan

    Artikel Sebelumnya

    Tampung Aspirasi PKL, Komisi II Bakal Panggil...

    Artikel Berikutnya

    Komisi III DPRD Kota Bogor ‘Pelototi’ Pembangunan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Kunjungan Kerja Kepala Keuangan Kodam Iskandar Muda ke Korem 012/TU
    Dukung Asta Cita Presiden RI, Panglima TNI Tinjau Program Ketahanan Pangan Kodam IV/ Diponegoro
    Penampakan Jumat Curhat Kapolresta Bogor Kota Bersama Polisi RW   
    Antisipasi Pencurian Kendaraan Roda Dua, Bhabinkamtibmas Sempur Himbau Warga
    Jalin Silaturahmi, Kapolsek Bogor Utara Anjangsana ke SMAN 7 Kota Bogor

    Ikuti Kami